Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Asas legalitas dalam negara hukum merupakan salah satu prinsip utama. Dalam hukum pidana, kita tentu sudah tak asing lagi dengan adagium “nullum delictum sine praevia lege poenali (tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Asas legalitas tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
Sementara itu, dalam HAN juga dikenal asas legalitas. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan:
a. asas legalitas;
b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c. AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik)
Asas legalitas yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a, berarti penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Asas legalitas tersebut berarti bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Prinsip asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “het beginsel van wetmatigheid van bestuur” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.[1]
Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Di samping itu, menurut H.D. Stout, asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah.[2] Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, tapi ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelengaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelengaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni “Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen”, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.[3]
[1] Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 91
[2] Ibid., hlm. 94-95.
[3] Ibid., hlm. 96.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tommy J. Pisa; Masih Seperti yang Dulu

Gambar
Tommy J. Pisa, sumber: google.co.id          Tommy j. Pisa penyanyi lawas tersebut, hari ini jadi bintang tamu di acara Golden Memories. Meski rambutnya mulai memutih dan kerutan di wajahnya kian nampak, tapi suaranya masih emas. Menyaksikan beliau hari ini, membawa saya ke memori masa lalu. Di mana saya begitu akrab dengan lagu-lagu jadul, termasuk lagu beliau. Orang akan menyebut nama Rinto Harahap, Obbie Messakh atau Pance Pondaag jika ditanya siapa penyanyi pria jadul yang mereka tahu. Ketika saya bertanya ke Bapak, tentang penyanyi-penyanyi jadul, dia menyebutkan God Bless, Panbers, dan Gombloh. Ketika saya bertanya mengenai Tommy J. Pisa. Beliau mengernyit, dan cuma berkata kalau beliau tidak terlalu familliar dengan Tommy J. Pisa. Saya heran, secara saya yang saja tahu dan berasa akrab dengan lagu Tommy J. Pisa. Gak heran kalau Bapak saya tidak bisa bercerita banyak tentang idolaku itu. Dia bisa bercerita betapa ‘radio’ sangat terkenal di jamannya, t...
Baca selengkapnya

Teori Kewenangan

Menurut Aminuddin Ilmar, [1] dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata authority (Inggris) dan gezag (Belanda). Sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata power (Inggris) dan macht (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan ( macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten) . Dalam kaitan dengan otoda, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri ( zelfregelen ) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelen...
Baca selengkapnya

Dialog (di balik) Hujan

Gambar
Ilustrasi, Sumber: http://media.en.hawzahnews.com/Original/1395/08/18/IMG11273548.jpg Pukul 14.15, awan hitam berarak, perlahan butir-butir air langit tumpah ke bumi. Kaki-kaki manusia berlari mencari atap-atap untuk berteduh. Di bawah halte biru, gadis dengan rok hitam dan kemeja putih sedang berdiri. Tangan mungilnya menegadah, menanti tiap rintik hujan membasahi garis-garis tangannya. Ia begitu senang, hujan kali ini mewakili senangnya. Seakan Tuhan turut merayakan kebagahiaannya dengan menurunkan hujan. “Terima kasih untuk segala keberuntungan yang Engkau tetapkan.”  Dari binar matanya, perasaaanya tergambar begitu jelas. Baginya, saat-saat yang paling indah ialah ketika hujan turun. Saat itulah setiap doa kian dekat dengan Tuhan. Saat hujan pulalah, tangis tak akan terdengar. Di saat itu pula, rindu kian kelabu, kenangan takbisa tenang, dan hati takingin mati. Jika senja diartikan  dalam bait-bait suka maupun duka, dan fajar diartikan sebagai pengharapan untuk har...
Baca selengkapnya