kenang-kenangan

Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan gender dalam struktur pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat ataupun perempuan sebagai yang memegang jabatan di lembaga eksekutif. Perempuan belum menempati ruang-ruang demokrasi sebesar yang dimiliki oleh laki-laki. Proporsi perwakilan perempuan sangat timpang dibanding dengan perwakilan laki-laki. Padahal peran perempuan sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Kepentingan perempuan seringkali terabaikan dan luput dari perjuangan pemangku jabatan laki-laki. Itulah sebab perempuan harus terlibat mengambil peran agar dapat mewakili kepentingan kelompoknya.             Untuk memberikan keadilan kepada perempuan, maka dibutuhkan tindakan khusus yakni afirmasi. Hal tersebut dibutuhkan karena selama ini nasib perempuan tak lebih baik dari laki-laki karena budaya patriarki yang mengakar. Perempuan masih dia...

Menurut Aminuddin Ilmar, [1] dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata authority (Inggris) dan gezag (Belanda). Sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata power (Inggris) dan macht (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan ( macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten) . Dalam kaitan dengan otoda, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri ( zelfregelen ) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelen...